ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
 |
| SUNGGUH MIRIS!! Ternyata Gaji Dirut BPJS 530 Juta Sebulan ! Uang Rakyat Dipalak Cuma Buat Gaji Orang? |
Forum Masyarakat Peduli (FMP) Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengkritisi kinerja direktur utama BPJS
Ketenagakerjaan yang dinilai tidak sepadan dengan gaji Rp530 juta per bulan.
Menurut FMP, jumlah gaji itu terlalu tinggi dibandingkan gaji direksi BUMN yang
memiliki aset besar.
"Awal menjabat Direksi BPJS
Ketenagakerjaan yang berjalan saat ini pernah mengusulkan kenaikan gaji beserta
tunjangan lainnya kepada Presiden RI SBY hingga mencapai Rp 530 juta per bulan
dari gaji sebelumnya sebagai Dirut Jamsostek sebesar Rp 120 juta. Ini sangat
tinggi dibandingkan gaji direksi BUMN yang besar sementara kinerja kerjanya
tidak bagus dan tidak sejalan dengan pendapatannya," kata koordinator
nasional FMP BPJS Hery Susanto di Jakarta, Senin (07/12/2015).,
Padahal, kata dia, jika dibandingkan
dengan PT Pertamina, dirutnya hanya digaji Rp230 juta dengan total aset Rp700
triliun lebih. "Bank Mandiri dirutnya digaji Rp150 jutaan dengan aset
Rp500-an triliun. Gaji Gubernur Bank Indonesia sebulan adalah Rp199,34 juta
dengan tanggung jawab mengawasi aset perbankan yang mendekati Rp 5.000
triliun," ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan, kata Hery hanya
mengelola dana tak lebih dari Rp200 triliun. "BPJS Ketenagakerjaan, uang
datang sendiri karena perintah undang-undang sehingga pekerja, perusahaan,
membayar iuran," kata Herry Susanto.
FMP BPJS menilai Direksi BPJS
Ketenagakerjaan saat ini hanya berorientasi pada hasil investasi yang bisa
dikelola dan kurang merespons seberapa besar amanah mereka mengelola dana yang
berasal dari pekerja dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pekerja.
Selain itu, Direksi BPJS Ketenagakerjaan
saat ini terlalu tinggi dalam menetapkan bunga pinjaman perumahan sebesar 6
persen. Padahal dana tersebut berasal dari iuran pekerja dan masyarakat.
Lagipula ini hanya pinjaman untuk uang muka, bukan pinjaman kredit rumah.
Mustinya bisa lebih ditekan," katanya.
"Sebagai Direksi BPJS Ketenagakerjaan
yang sedang menjabat, tidak siap dan sangat lamban menghadapi persoalan serius
protes masyarakat seperti sekarang ini. Harusnya Direksi bekerja cepat dan
sigap memberi penjelasan kepada masyarakat. Faktanya saat ini banyak pengguna
BPJS Ketenagakerjaan mengeluhkan program JHT," kata Hery Susanto.
Semoga Bermanfaat dan sebarkan agar lebih
banyak yang tahu
Sumber : rimanews.com